RIAUIN.COM - Tokoh masyarakat yang juga mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar  bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh adat, tokoh agama dan organisasi masyarakat di Sumbar menyiapkan 300 orang pengacara untuk melakukan upaya merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai aturan berpakaian di sekolah. Fauzi mengatakan, SKB 3 menteri mengganggu sendi budaya dan kearifan lokal di Sumbar.

"Ada 300 pengacara yang kita siapkan. Mereka sudah sepakat datang ke Mahkamah Agung (MA) untuk menggugat SKB ini," kata Fauzi di Gedung DPRD Sumbar, Kamis (18/2/2021).

Fauzi menyebut, SKB tiga menteri tidak dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia. Karena ada banyak daerah yang sudah punya kearifan lokal. Ia mencontohkan, Sumbar dengan budaya Minangkabau yang sudah terbiasa dengan pakaian mentup aurat. Harusnya, pemerintah pusat, menurut Fauzi, menjaga kearifan lokal sebab hal itu dilundungi undang-undang.

Selain menyiapkan pengacara, Fauzi dan kawan-kawan juga akan menyurati Presiden, pimpinan DPR RI, dan tiga menteri yang menandatangani SKB supaya dapat merevisi SKB tersebut. Revisi, menurut dia, sangat dibutuhkan agar dapat lebih sempurna dan tidak menganggu kearifan lokal.